lanjutan BAB II

2.4 Pembagian Pelabuhan
Berdasarkan Peraturan Pemerintah RI no 11 tahun 1983 tentang pembinaan kepelabuhanan, pengelolaan pelabuhan di Indonesia dikategorikan sebagai berikut :
2.4.1 Pelabuhan umum yang diusahakan
Pelabuhan umum yang diusahakan merupakan pelabuhan yang dibuka untuk umum, dimana penyediaan dan pengusahaan jasa kepelabuhanan dilaksanakan oleh BUMN bidang kepelabuhanan.
2.4.2 Pelabuhan umum yang tidak diusahakan
Pelabuhan umum yang tidak diusahakan dikelola oleh Unit Pengelola Teknis (UPT) Direktorat Jendral Pelabuhan Laut yang dipimpin oleh kepala kantor pelabuhan. Pelabuhan tersebut umumnya merupakan pelabuhan kecil dengan fasilitas yang sangat terbatas.
2.4.3 Pelabuhan khusus
Pelabuhan khusus merupakan pelabuhan yang digunakan secara khusus oleh sektor perindustrian, pertambangan, atau pertanian, yang pembangunan dan pengoperasiannya dilakukan oleh instansi yang bersangkutan untuk melakukan kegiatan bongkar muat bahan baku dan hasil produksinya yang tidak dapat ditampung oleh pelabuhan umum.
Pelabuhan khusus diselenggarakan untuk kepentingan sendiri guna menunjang kegiatan tertentu. Pelabuhan ini tidak boleh digunakan untuk kepentingan umum, kecuali dalam keadaan tertentu dengan ijin Pemerintah. Pelabuhan khusus dibangun oleh suatu perusahaan baik pemerintah maupun swasta, yang berfungsi untuk prasarana pengiriman hasil produksi perusahaan tersebut. Pelabuhan-pelabuhan khusus tersebut antara lain meliputi : pelabuhan khusus pertanian, pelabuhan khusus perikanan, pelabuhan khusus perkayuan, dan pelabuhan khusus industri.